Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila

Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila
Anak Kecil Memakai Baju Adat Bali

Makna Kewajiban Asasi Manusia secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Dengan demikian kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia

Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. 

Seseorang mendapatkan  haknya, dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah, setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. 

Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. 

Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. 

Hal ini disebabkan oleh banyak terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Jika keseimbangan itu tidak ada maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Hak Asasi Manusia dalam Pancasila
Siswa Sekolah Dasar

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

Dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia (HAM) dalam Pancasila memiliki makna sebagai berikut:

Hak asasi manusia menurut sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa adalah pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memberikan jaminan kepada setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing, dan menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing.

Hak asasi manusia menurut sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan (human values), dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia (dignity of man), hak asasi manusia (human rights) dan kebebasan manusia (human freedom).

Sila ini sangat erat kaitannya dengan HAM dan kebebasan yang bersifat fundamental. 

Hubungan antar manusia dalam bermasyarakat & bernegara diatur agar berlandaskan moralitas secara adil & beradab.

Hak asasi manusia menurut sila ketiga Persatuan Indonesia adalah kesadaran kebangsaan Indonesia yang lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang dapat menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya. 

Hal ini memiliki nilai kelokalan yang terinspirasi dari Negara Jerman. 

Sila ini mengandung ide dasar bahwa rakyat Indonesia meletakkan kepentingan & keselamatan bangsa di ataas kepentingan & keselamatan pribadi.

Hak asasi manusia menurut sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijkasanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah inti ajaran demokrasi Pancasila, baik dalam arti formal maupun material, Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui badan perwakilan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Kedaulatan rakyat ini terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara lain: 

  1. Hak mengeluarkan pendapat,hak berkumpul dan mengadakan rapat
  2. Hak ikut serta dalam pemerintahan
  3. Hak menduduki jabatan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia dengan berintikan nilai-nilai agama
  4. Kesamaan budaya
  5. Pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nilai kontemporer dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah, bukan pada suara mayoritas.

Hak asasi manusia menurut sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berkaitan erat dengan setiap warga negara yang memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. 

Sila ini megandung prinsip usaha bersama dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Pancasila sebagai Ideologi Negara

 

Pancasila sebagai Ideologi Negara
Monumen Nasional (Monas) di Jakarta

Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama.

Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral, oleh karena itu pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya.

Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. 

Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum.

Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan. Seperti halnya Pancasila di masa orde lama, Pancasila di masa orde baru, dan Pancasila di era reformasi. 

Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama, dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. 

Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini yang harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku bangsa ini.

Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai Dasar Negara
Perahu dengan Bendera Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia.

Hal itu berarti peraturan dan hukum yang berlaku harus bersumber pada Pancasila. Baik yang tertulis (UUD) maupun yang tidak tertulis (konvensi).

Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan mengikat semua Warga negaranya.

Pengertian mengikat ialah bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila bersifat wajib dan imperatif (memaksa).

Dengan kata lain, tidak boleh ada satu pun peraturan atau hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila.

Pengertian mengikat ialah bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila bersifat wajib dan imperatif (memaksa).

Dengan kata lain, tidak boleh ada satu pun peraturan atau hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah lagi.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Orang yang pertama memperkenalkan nama Pancasila untuk menyebut lima butir dasar negara adalah Ir. Soekarno dalam suatu sidang BPUPKI.

Nama itu diberikan Soekarno atas saran seorang ahli bahasa.

Sebagaimana yang ditentukan oleh para pendiri dan pembentuk negara, tujuan pokok dirumuskannya Pancasila ialah sebagai dasar negara.

Karena itu, fungsi pokok Pancasila ialah sebagai dasar negara.

Setiap negara dibangun atas dasar falsafah tertentu. Adapun falsafah merupakan perwujudan atau cerminan dari cita-cita dan watak suatu bangsa.

Falsafah setiap bangsa akan berbeda-beda, tergantung pada cita-cita, jiwa, cara pandang, dan idealisme dari bangsa yang bersangkutan.

Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Makna Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Pedagang Asongan

Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dari kebudayaan masyarakat memiliki makna dan fungsi sebagai pandangan hidup.

Makna Sila Kesatu: Ketuhanan yang Maha Esa

Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang.

Karena itu makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun.

Makna Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain.

Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerjasama untuk kedamaian negara kita.

Makna Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing.

Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara.

Makna Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Khidmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksa-kan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain.

Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi.

Makna Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil.

Selain itu kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain.

Semua makna Pancasila diatas dapat kita jadikan sebagai contoh Pancasila sebagai pandangan hidup sehari-hari.

Sejarah Pancasila Singkat

Sejarah Hari Lahir Pancasila Singkat
Gedung di Jakarta

Pancasila sebagai Dasar Negara berasal dari bahasa Sansekerta dan memiliki arti Lima Dasar.

Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip, dasar, atau asas.

Setelah sidang BPUPKI berlangsung selama 5 hari, tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang dinamai “Pancasila”.

BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan.

Pada saat itu Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yakni Sila pertama “Kebangsaan”, sila kedua “Internasionalisme atau Perikemanusiaan”, sila ketiga “Demokrasi”, sila keempat “Keadilan sosial”, dan sila kelima “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Cosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai panitia Sembilan.

Berisi Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokroseojoso, Agus Salim, Wahid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. AA Maramis, dan Achmad Soebardjo.

Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia.

Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan).

Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Berawal dari kekalahan Jepang pada perang pasifik, mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Kemudian Jepang membentuk sebuah Lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Cosakai.

Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila), para anggota membahas mengenai tema dasar negara.