Pancasila

Sejarah Pancasila

Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia.

Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan).

Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Berawal dari kekalahan Jepang pada perang pasifik, mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Kemudian Jepang membentuk sebuah Lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Cosakai.

Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila), para anggota membahas mengenai tema dasar negara.

Sejarah Hari Pancasila

Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang dinamai “Pancasila”.

Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Cosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai panitia Sembilan.

Berisi Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokroseojoso, Agus Salim, Wahid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. AA Maramis, dan Achmad Soebardjo.

Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Pada siding tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Arti Pancasila

Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

Pada saat itu Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yakni Sila pertama “Kebangsaan”, sila kedua “Internasionalisme atau Perikemanusiaan”, sila ketiga “Demokrasi”, sila keempat “Keadilan sosial”, dan sila kelima “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Makna Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dari kebudayaan masyarakat.

Makna Ketuhanan yang Maha Esa

Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang, ya.

Karena itu makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun.

Makna Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain.

Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerjasama untuk kedamaian negara kita.

Makna Persatuan Indonesia

Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing.

Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara.

Makna Kerakyatan yang Dipimpin oleh Khidmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksa-kan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain.

Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi.

Makna Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil.

Selain itu kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain.

Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia.

Hal itu berarti peraturan dan hukum yang berlaku harus bersumber pada Pancasila. Baik yang tertulis (UUD) maupun yang tidak tertulis (konvensi).

Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan mengikat semua Warga negaranya.

Pengertian mengikat ialah bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila bersifat wajib dan imperatif (memaksa).

Dengan kata lain, tidak boleh ada satu pun peraturan atau hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah lagi.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Orang yang pertama memperkenalkan nama Pancasila untuk menyebut lima butir dasar negara adalah Ir. Soekarno dalam suatu sidang BPUPKI.

Nama itu diberikan Soekarno atas saran seorang ahli bahasa.

Sebagaimana yang ditentukan oleh para pendiri dan pembentuk negara, tujuan pokok dirumuskannya Pancasila ialah sebagai dasar negara.

Karena itu, fungsi pokok Pancasila ialah sebagai dasar negara.

Setiap negara dibangun atas dasar falsafah tertentu. Adapun falsafah merupakan perwujudan atau cerminan dari cita-cita dan watak suatu bangsa.

Falsafah setiap bangsa akan berbeda-beda, tergantung pada citacita, jiwa, cara pandang, dan idealisme dari bangsa yang bersangkutan.

Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama.

Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral, oleh karena itu pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya.

Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. 

Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. 

Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan. Seperti halnya Pancasila di masa orde lama, Pancasila di masa orde baru, dan Pancasila di era reformasi. 

Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama, dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. 

Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini yang harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku bangsa ini.

Perkembangan Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila Pada Zaman Orde Lama

Pada masa orde lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. 

Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan.

Pada masa ini perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. 

Masa orde lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara.

Ideologi Pancasila Pada Zaman Orde baru

Pada masa ini gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G 30 S/PKI. Kemudian peristiwa dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966. 

Walaupun pemerintahan orde baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. 

Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila.

Ideologi Pancasila Pada Masa Reformasi

Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur, dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya, sesuai dengan tujuan asalnya. 

Reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan.

Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi atau pembaruan, yaitu :
Terdapat penyimpangan.

  1. Harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu.
  2. Reformasi harus dapat mengembalikan sistem pada dasar negara demokrasi.
  3. Reformasi harus berupaya dilakukan untuk hal yang lebih baik.
  4. Reformasi harus berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menjamin persatuan bangsa.

Adapun tujuan dilakukannya reformasi adalah sebagai berikut ini:

  1. Untuk melakukan perubahan yang bertahap demi menemukan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara.
  2. Untuk melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan termasuk hukum dan undang-undang yang menyimpang dari tujuan.
  3. Untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan keamanan.
  4. Meniadakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan dan penyelewengan lainnya.

Inti dari pembaruan dalam reformasi adalah mempertahankan hal baik yang telah ada di kehidupan bernegara sebelumnya, lalu mengoreksi kekurangan yang ada sekaligus menyusun pembaruan demi menjawab menjawab tantangan masa depan.

Pada masa ini, Pancasila yang awalnya merupakan sumber dari nilai serta acuan kode etik bagi negera beserta aparatnya, ternyata berubah dan dijadikan alat menghalalkan kegiatan politik di negara ini.

segala kegiatan politik mengatasnamakan Pancasila, padahal pada kenyataannya nilai-nilainya bertentangan sama sekali.

Reformasi dilakukan di berbagai bidang dengan mengatasnamakan Pancasila. Tapi ternyata masih tidak berpengaruh banyak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

Adanya globalisasi juga semakin menambah tantangan. 

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara terancam tergusur. Apalagi sekarang Pancasila mengusung ideologi yang sifatnya terbuka.

Pancasila sebagai ideologi negara mengalami berbagai perkembangan. Pada masa orde lama Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan dan ciri khas bangsa Indonesia. 

Padahal kenyataannya Pancasila hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan adanya jabatan presiden seumur hidup.

Di masa orde baru, Pancasila dijadikan dasar negara beserta Undang-Undang Dasar 1945 oleh bangsa Indonesia. 

Tapi ternyata Pancasila kembali hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan otorisasi kekuasaan presiden selama 32 tahun.

Era reformasi yang diharapkan membawa pengaruh baik dan baru pada masyarakat Indonesia juga ternyata malah melenceng dari tujuannya. 

Masyarakat Indonesia diharapkan dapat kembali mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. 

Tapi kenyataannya di era reformasi kehidupan bernegara masyarakat malah semakin jauh dari nilai-nilai tersebut.

Rakyat di negara ini mengalami pengikisan moral, terlebih lagi karena pengaruh globalisasi. 

Korupsi juga dilakukan secara terang-terangan, seperti telah menjadi bagian dari budaya di negara ini saja. 

Nilai-nilai dari Pancasila semakin jauh dari pengamalannya oleh masyarakat.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. 

Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang mencoba masuk.

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat.

Disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. 

Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. 

Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya.

Namun, hanya mengembangkan konsep penerapan dari nilai tersebut agar bisa memecahkan masalah yang berkembang dan terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia.

Kaelan dalam Negara Kebangsaan Pancasila : Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya (2013) menjelaskan mengenai beberapa nilai yang terkandung di Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Pertama, nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara, dan tujuan yang baik dan benar.

Kedua, nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya.

Konsep ini merupakan perkembangan dari yang sebelumnya dasar. Berkatnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi.

Ketiga, nilai praksis, meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan utuk kehidupan bernegara. 

Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar bisa sesuai jika diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang berubah.

Syarat Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Selain nilai, terdapat tiga dimensi yang merupakan syarat Pancasila diklaim sebagai gagasan atau ideologi terbuka. Berikut ini beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila.

Dimensi Idealistis

Bagian ini menyangkut nilai dasar yang sebelumnya disebutkan, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Keberadaan Pancasila disebutkan Soeryanto dalam Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama.

Dalam “Pancasila Sebagai Indonesia” (1991:59) sebagai ideologi yang bersumber pada nilai filosofis.

Selain itu, Koento Wibisono dalam Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, Makalah pada Lokakarya Dosen-dosen Pancasila di PTN dan PTS se Kopertis Wilayah V (1989) menerangkan, idealistis dari Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, dan memotivasi masyarakat sesuai cita-cita bangsa.

Dimensi Normatif

Nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila musti diperjelas dengan aturan atau sistem norma negara.

Masih menurut Soeryanto, bagian ini mengartikan bahwa Pancasila bisa mengatur sesuatu secara mendalam untuk pelaksanaannya melalui norma yang dibuat atau diubah.

Dimensi Realistis

Poin ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala keadaan yang sedang terjadi di Indonesia.

Berkat dimensi ini, realita yang ada di Indonesia bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara.

Dengan nilai dasar (yang disebutkan universal) dan norma-norma normatif yang bisa diubah, Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan nyata menghadapi berbagai dinamika masyarakat Indonesia.