Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai Dasar Negara
Perahu dengan Bendera Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia.

Hal itu berarti peraturan dan hukum yang berlaku harus bersumber pada Pancasila. Baik yang tertulis (UUD) maupun yang tidak tertulis (konvensi).

Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan mengikat semua Warga negaranya.

Pengertian mengikat ialah bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila bersifat wajib dan imperatif (memaksa).

Dengan kata lain, tidak boleh ada satu pun peraturan atau hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila.

Pengertian mengikat ialah bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila bersifat wajib dan imperatif (memaksa).

Dengan kata lain, tidak boleh ada satu pun peraturan atau hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah lagi.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Orang yang pertama memperkenalkan nama Pancasila untuk menyebut lima butir dasar negara adalah Ir. Soekarno dalam suatu sidang BPUPKI.

Nama itu diberikan Soekarno atas saran seorang ahli bahasa.

Sebagaimana yang ditentukan oleh para pendiri dan pembentuk negara, tujuan pokok dirumuskannya Pancasila ialah sebagai dasar negara.

Karena itu, fungsi pokok Pancasila ialah sebagai dasar negara.

Setiap negara dibangun atas dasar falsafah tertentu. Adapun falsafah merupakan perwujudan atau cerminan dari cita-cita dan watak suatu bangsa.

Falsafah setiap bangsa akan berbeda-beda, tergantung pada cita-cita, jiwa, cara pandang, dan idealisme dari bangsa yang bersangkutan.


Share: