Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Hak Asasi Manusia dalam Pancasila
Siswa Sekolah Dasar

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

Dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia (HAM) dalam Pancasila memiliki makna sebagai berikut:

Hak asasi manusia menurut sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa adalah pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memberikan jaminan kepada setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing, dan menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing.

Hak asasi manusia menurut sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan (human values), dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia (dignity of man), hak asasi manusia (human rights) dan kebebasan manusia (human freedom).

Sila ini sangat erat kaitannya dengan HAM dan kebebasan yang bersifat fundamental. 

Hubungan antar manusia dalam bermasyarakat & bernegara diatur agar berlandaskan moralitas secara adil & beradab.

Hak asasi manusia menurut sila ketiga Persatuan Indonesia adalah kesadaran kebangsaan Indonesia yang lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang dapat menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya. 

Hal ini memiliki nilai kelokalan yang terinspirasi dari Negara Jerman. 

Sila ini mengandung ide dasar bahwa rakyat Indonesia meletakkan kepentingan & keselamatan bangsa di ataas kepentingan & keselamatan pribadi.

Hak asasi manusia menurut sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijkasanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah inti ajaran demokrasi Pancasila, baik dalam arti formal maupun material, Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui badan perwakilan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Kedaulatan rakyat ini terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara lain: 

  1. Hak mengeluarkan pendapat,hak berkumpul dan mengadakan rapat
  2. Hak ikut serta dalam pemerintahan
  3. Hak menduduki jabatan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia dengan berintikan nilai-nilai agama
  4. Kesamaan budaya
  5. Pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nilai kontemporer dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah, bukan pada suara mayoritas.

Hak asasi manusia menurut sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berkaitan erat dengan setiap warga negara yang memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. 

Sila ini megandung prinsip usaha bersama dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.


Share: